Wisuda

Acara Wisuda Mashuri S.Hi Yang Diselenggarakan STAIN Jurai Siwo Metro, 21 Maret 2012.

Wasiat KH. Ridwan Abdulloh

Jangan Takut Tidak Makan Kalau Berjuang Mengurus NU. Yakinlah! Kalau Sampai Tidak Makan, Komplain Aku Jika Aku Masih Hidup, Tapi Kalau Aku Sudah Mati Maka Tagihlah Ke Batu Nisanku.

Nahdlatu Ulama

Almughofadotu 'Ala Qodimish Shoolih Wal Aghodu Bil Jadidil Ashlih.

Gus Dur

Tak Penting Apapun Agamamu atau Sukumu Kalau kamu Bisa Melakukan Sesuatu Yang Baik Untuk Semua Orang, Orang Tak Pernah Tanya Apa Agamamu.

Presiden

Pemimpin-Pemimpin Idonesia Yang Telah Memperjuangkan serta Menjalankan Estafet Kepemimpinan Dari Awal Kemerdekaan Hingga Sekarang.

Sampakers

Sebuah Organisasi Terselubung yang Terdiri Dari Sekumpulan orang-orang Yang Akan Sukses Kelak Dalam mencapai Cita-Cita dan Karirnya.

My Family

Foto Bersama Sekeluarga Besar Sepekan Setelah Kepergian Ayahanda Tercinta di Bumi Nabung, 03 April 2013.

Senin, 13 Mei 2013

015 PAYUNG HUKUM SEPUTIH TIMUR- BARAT DITERBITKAN


2015 PAYUNG HUKUM SEPUTIH TIMUR- BARAT DITERBITKAN
RENCANA PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU SEPUTIH TIMUR DAN SEPUTIH BARAT DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITARGETKAN AKAN MASUK DATA KE KEMENTRIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013 INI/ DENGAN DEMIKIAN TAHUN 2015 MENDATANG SUDAH TERDAPAT PAYUNG HUKUM PEMEKARAN DUA WILAYAH INI//

RENCANA PEMEKARAN DUA WILAYAH/ SEPUTIH TIMUR-SEPUTIH BARAT PADA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH INI MENJADI BAHASAN DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI SATU DPRD LAMPUNG TENGAH PEMERINTAH KABUPATEN SETEMPAT DAN TIM AKADEMISI UNIVERSITAS LAMPUNG/ RABU SIANG DI RUANG RAPAT KOMISI SATU SETEMPAT//

DALAM KESEMPATAN INI/ MENURUT KETUA KOMISI SATU/ BAMBAMG SURYADI/ TAHUN INI DATA RENCANA PEMEKARAN SUDAH BISA MASUK KE KEMENDAGRI/ DAN DIPERKIRAKAN SETIDAKNYA DI TAHUN 2015 SUDAH ADA UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN OTONOMI BARU KEDUA WILAYAH/ DI TINGKAT DPRD SENDIRI/ HAL INI TELAH DIPARIPURNAKAN HANYA TINGGAL MENUNGGU TINDAK LANJUT DARI PIHAK EKSEKUTIF//

SEJAUH INI RENCANA PEMEKARAN DUA WILAYAH INI BERJALAN CUKUP BAIK/ NAMUN TERDAPAT SEDIKIT PERSOALAN TERKAIT KELENGKAPAN ADMINISTRASI YANG BARU MENCAPAI 20 PERSEN/ BANYAK KALANGAN YANG MENDUKUNG RENCANA PEMEKARAN/ BAHKAN DPRD PROVINSI SUDAH MENUNGGU TERMASUK SOAL KAJIAN PEMEKARAN DI LAMPUNG TENGAH/ BUPATI AHMAD PAIRIN JUGA MENYATAKAN KESEPAKATANNYA AKAN HAL INI/ DAN MENILAI LAMPUNG TENGAH LAYAK UNTUK DIMEKARKAN MELIHAT DARI SEGI LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUKNYA//

PENGEMBANAN BAHAN AJAR KEGIATAN NEGARA DALAM KEHIDUPAN EKONOMI


PENGEMBANAN BAHAN AJAR
KEGIATAN NEGARA DALAM KEHIDUPAN EKONOMI

A.    IDENTITAS

·         Nama sekolah              : SMA N 1 Bumi Nabung
·         Nama  Pelajaran          :  Ekonomi
·         Kelas / Semester          :  X  / 2
·         Waktu                                     :  1x 45 menit
·         Materi  Pelajaran         :  Kegiatan negara dalam kehidupan ekonomi
·          

B.     PETUNJUK BAGI GURU
·         Guru menjelaskan Pemerintah Sebagai Pelaku Ekonomi
·         Guru menjelaskan Pemerintah Sebagai Pelaku Produksi, Pemerintah Sebagai Pelaku Konsumsi, dan Pemerintah Sebagai Pelaku Distribusi
·         Guru menjelaskan Pemerintah Sebagai Pelaku Produksi, Pemerintah Sebagai Pelaku Konsumsi, dan Pemerintah Sebagai Pelaku Distribusi
·         Guru menjelaskan Pemerintah Sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi
·         Guru menjelaskan Pengatur kegiatan ekonomi secara langsung dan Pengaturan ekonomi secara tidak langsung

C.     PETUNJUK BAGI SISWA
·         Siswa memperhatikan penjelasan Pemerintah Sebagai Pelaku Ekonomi
·         Siswa memperhatikan penjelasan Pemerintah Sebagai Pelaku Produksi, Pemerintah Sebagai Pelaku Konsumsi, dan Pemerintah Sebagai Pelaku Distribusi
·         Siswa memperhatikan penjelasan Pemerintah Sebagai Pelaku Produksi, Pemerintah Sebagai Pelaku Konsumsi, dan Pemerintah Sebagai Pelaku Distribusi
·         Siswa memperhatikan penjelasan Pemerintah Sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi
·         Siswa memperhatikan penjelasan Pengatur kegiatan ekonomi secara langsung dan Pengaturan ekonomi secara tidak langsung
Standar Kompetensi:
Kegiatan negara dalam kehidupan ekonomi

Kompetensi Dasar:
Pemerintah sebagai pelaku ekonomi
pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi

Indikator:
Mendeskripsikan peran negara dalam kehidupan ekonomi
Mendeskripsikan pemerintah sebagai pelaku ekonomi
Mengidentifikasi kegiatan ekonomi oleh pemerintah
Mendeskripsikan kegiatan pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi
Mengidentifikasi cara-cara pemerintah dalam mengatur ekonomi

A.    Pemerintah Sebagai Pelaku Ekonomi
            Pemerintah semasa orde baru dan masih hingga pasca orde baru memainkan peran yang amat penting dalam kehidupan perekonomian kita, baik sebagai pelaku maupun pengatur perekonomian nasional.
            Dalam perannya sebagai pelaku ekonomi, pemerintah menciptakanberbagai program pembangunan terutama bila sektor swasta kurang atau bahkan tidak tertarik untuk melakukanya. Misalnya, pembukaan jalan-jalan raya dan daerah terpencil yang menelan biaya yang amat tinggi juga ditangani oleh pemerintah secara langsung. Mengapa demikian? Karena selain menguasai hajat hidup orang banyak, sektor-sektor tersebut biasanya tidak mendatangkan keuntungan secara langsung. Oleh sebab itu, sektor swasta kurang tertarik untuk melakukanya.

Pemerintah Sebagai Pelaku Produksi
Investasi dalam jumlah besar untuk proyek pengadaan pangan, perbaikan pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat merupakan beberapa contoh peran pemerintah dalam bidang produksi karena dengan jumlah yang diinvestasikan itu pemerintah menghendaki agar penghasilan barang dan atau jasa lebih lanjut.
1.      Bidang Pertanian
Investasi dalam bidang pertanian diberbagai daerah bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian agar bangsa indonesia lebih mandiri dalam pengadaan pangan.
2.      Bidang Transporasi
Pembuatan jalan-jalan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain juga bertujuan agar jaringan ekonomi dapat berjalan lebih lancar, sehingga dapat meningkatakan pemasaran barang-barang yang dihasilkan.
3.      Bidang Pendidikan
Pembangunan sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan lain sebagainya juga dapat digolongkan kedalam kegiatan produksi. Dengan investasi-investasi tersebut pada akhirnya pedidikan akan kita menjadi lebih baik. Dengan pendidikan lebih baik pemerintah dapat menghasilkan tenaga yang ahli.
4.      Bidang Ekspor
Kegiatan produksi pemerintah dalam bidang produksi tidak saja untuk memenuhi kebutuhan dalam negri. Produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah juga ditujukan untuk dijual ke luar negri. Hal itu harus dilakukan agar negara dapat diuntungkan dengan semakin bertambahnya devisa sebagai akibat semakin meningkatnya ekspor kita.
Manfaat Kegiatan Produksi Pemerintah
             Jika pemerintah memproduksi tenaga listrik yang besar dengan memanfaatkan negara air, masyarakatpun  juga akan banyak memperoleh manfaat berupa penerangan listrik. Pendek kata, dengan  kegiatan produksi yang dilakukan oleh pemerintah masyarakat luas akan dapat diuntungkan.
Hasil Kegiatan Produksi Pemerintah
            Hasil kegiatan produksi pemerintah juga dapat dikelompokan kedalam kedalam dua kelompok, yaitu barang/jasa publik yang dapat diperjual belikan dan barang/jasa publik yang tidak dapat diperjual belikan.
1.      Barang / Jasa publik yang dapat diperjual belikan
Hasil produksi berupa Barang / Jasa yang dapat diperjual belikan misalnya kegiatan BUMN seperti pos, telepon, listrik, air minum, transportasi, dan sebagainya.

2.      Barang/ jasa publik yang tidak dapat diperjual belikan
Hasil produksi berupa barang/ jasa yang tidak dapat diperjual belikan misalnya: jasa hankam, taman kota, kegiatan penyegaran udara dari polusi(berupa jasa), pelabuhan laut, bandar udara, dan sebagainya. Barang-barang ini tidak dapat diperjual belikan dalam artian memang disediakan untuk dapat digunakan oleh umum tanpa terkecuali.

Pemerintah Sebagai Pelaku Konsumsi
            Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah juga memiliki kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kelompok konsumsi. Sebagaimana pengertian produksi, pengertian konsumsi yang telah dibahas sebelumnya.
Manfaat Konsumsi Pemerintah
            Konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah secara besar-besaran akan bermanfaat bagi masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Karena pemerintah pasti juga melibatkan swasta dalam hal ini.
Pemerintah Sebagai Pelaku Distribusi
1.      Mewujudkan kemakmuran masyarakat
Fungsi pemerintah sebagai pelaku ekonomi dalam segi distribusi memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat. Mengapa demikian? Karena dengan adanya distribusi barang yang baik, harga barang bisa stabil. Stabilitas harga tentu saja menguntungkan konsumen maupun produsen.
2.      Membangun sistem distribusi
Mengingat pentingnya peran pemerintah dalam kegiatan distribusi, pemerintah juga perlu membangun sistem distribusi barang-barang kebutuhan masayarakat yang vital seperti pupuk, semen, beras, BBm dan sebagainya.

3.      Peran pemerintah dalam distribusi pendapatan
Disamping berperan penting dalam melakukan ditribusi barang dan jasa, pemerintah juga memiliki tugas distribusi dalam bidang pendapatan. Distribusi pendapatan itu ditempuh, misalnya dengan mengenakan pajak.
Distribusi pendapatan dilakukan dengan melakukan pembangunan disegala bidang diberbagai daerah secara merata. Dengan adanya pembangunan, masyarakat dapat berpartisipasi didalamnya. Dengan partisipasinya itu anggota masyarakat dapat bekerja diberbagai sektor pembangunan

B.     Pemerintah Sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Selain sebagai pelaku ekonomi pemerintah juga sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan UUD 1995 yang memberi amanat kepada pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi.
Cara pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi pada dasarnya ada dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung.




Pengatur kegiatan ekonomi secara langsung
Pengaturan  kegiatan ekonomi secara langsung dapat dilihat dari adanya UU yang mengatur sektor swasta, BUMN, maupun  koperasi yang semuanya harus taat dan wajib menjalankan undang-undang tersebut.
1.      Pengaturan terhadap BUMN dan swasta
2.      Keharusan pajak
3.      Regulasi (penetapan peraturan)
4.      Diregulasi (perubahan atau penghapusan regulasi yang telah ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi)
Pengaturan ekonomi secara tidak langsung
1.      Insentif (tambahan penghasilan)
Insentif dapat berupa  pembebasan pajak
2.      Himbauan pemerintah




LEMBAR KERJA SISWA

Pilihlah jawaban dibawah ini dengan tepat!
1.      Siapakah pengatur kegiatan ekonomi itu?
a.       Swasta
b.      Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
c.       Pemerintah / negara
d.      Produsen pabrik

2.      Pemerintah selaku pelaku produksi pemerintah melakukan usaha pendukung ekonomi dibeberapa bidang kecuali...
a.       Pertanian
b.      Ekspor
c.       pabrik
d.      transportasi

3.      pemerintah sebagai pelaku distribusi mempunyai bebarapa tugas dibawah ini kecuali...
a.       mewujudkan kemakmuran rakyat
b.      mewujudkan kesejahteraan pemimpin saja
c.       membangun sistem distribusi
d.      peran pemerintah dalam distribusi pendapatan

4.      barang / jasa dari hasil produksi pemerintah yang dapat diperjualkan contohnya seperti...
a.       transportasi
b.      taman kota
c.       pelabuhan laut
d.      bandar udara

5.      contoh barang / jasa dari hasil produksi pemerintah yang tidak dapat diperjualkan kecuali...
a.       transportasi
b.      taman kota
c.       pelabuhan laut
d.      bandar udara


Essai
1.      Selain sebagai pelaku ekonomi pemerintah juga sebagai pengatur kegiatan ekonomi.hal ini didasarkan pada...
2.      Hasil kegiatan produksi pemerintah juga dapat dikelompokan kedalam kedalam dua kelompok, sebutkan!
3.      Sebutkan contoh Barang/ jasa publik yang tidak dapat diperjual belikan!
4.      Sebutkan beberapa contoh peran pemerintah dalam bidang produksi!
5.      Cara pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi pada dasarnya ada dua, sebutkan!
Kunci jawaban
1.      C
2.      C
3.      B
4.      A
5.      A
Essai
1.      pemerintah juga sebagai pengatur kegiatan ekonomi.hal ini didasarkan UUD 1995 yang memberi amanat kepada pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi.
2.      Hasil kegiatan produksi pemerintah juga dapat dikelompokan kedalam kedalam dua kelompok, yaitu barang/jasa publik yang dapat diperjual belikan dan barang/jasa publik yang tidak dapat diperjual belikan.
3.      Hasil produksi berupa barang/ jasa yang tidak dapat diperjual belikan misalnya: jasa hankam, taman kota, kegiatan penyegaran udara dari polusi(berupa jasa), pelabuhan laut, bandar udara, dan sebagainya
4.      investasi dalam jumlah besar untuk proyek pengadaan pangan, perbaikan pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat merupakan beberapa contoh peran pemerintah dalam bidang produksi karena dengan jumlah yang diinvestasikan itu pemerintah menghendaki agar penghasilan barang dan atau jasa lebih lanjut.
5.      Cara pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi ada dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Skor penilaian:
Jumlah Soal
Nilai Maksimal
KKM
5 Pilihan Ganda
30
70%
5 Essai
70
70%

Nilai akhir : Jumlah benar pilihan ganda  x 6   = 30
                      Jumlah benar essai              x 14 = 70 +
                                                                        100


Daftar pustaka
Suryanto. Nurhadi, 2003, IPS ekonomi, Yogyakarta; Erlangga